Pemimpin Daerah Minim Niat Hadapi Bencana

Sulung Prasetyo | Jumat, 24 Januari 2014 – 14:35 WIB

Pemimpin yang mengabaikan konsep kesatuan ekoregion cenderung menampikkan kerusakan lingkungan.

JAKARTA – Animo pemimpin daerah dalam upaya mitigasi bencana masih terlihat minim. Penyebab dominannya disinyalisasi akibat kurangnya wawasan lingkungan. Demikian diungkapkan beberapa pengamat bencana, Kamis (23/1).

“Sejauh ini, pengelolaan lingkungan hidup masih dilakukan parsial berbasis, wilayah administratif masing-masing daerah. Itu tanpa mengedepankan konsep kesatuan ekoregion yang sudah dimandatkan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),” ujar Yustisia Rahman dari Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesia Center for Environmental Law/Icel).

Dalam ketentuan tersebut, ia melanjutkan, para pemimpin di masing-masing daerah diminta merencanakan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi.

“Kesatuan perencanaan ini dijadikan pegangan dalam membuat rencana tata ruang kota atau pemberian izin pembangunan daerah masing-masing,” katanya.

Yustisia menilai, pemimpin yang abai pada konsep kesatuan ekoregion cenderung menampikkan dampak dan kerusakan lingkungan yang terjadi di luar daerahnya. Padahal, daerahnya masih dalam lingkup wilayah ekoregion yang sama. Begitu pula dalam upaya memitigasi bencana alam yang mungkin datang.

“Pemimpin yang abai pada konsep ini cenderung resisten pada penanganan holistik dan terpadu yang menembus batas-batas wilayah administratif,” ujarnya.

Ia mencontohkan, banjir Jakarta bisa menjadi cermin masih abainya pemimpin daerah atas kekhasan wilayah ekoregion.

Pembangunan vila atau resort yang tidak terkendali di hulu Sungai Ciliwung yang marak dengan alih fungsi hutan berbekal izin dari pemerintah daerah, menurut Yustisia, menyebabkan kerusakan di hulu maupun bencana di hilir, seperti banjir.

Hal serupa dapat dilihat dari masifnya penerbitan perizinan pembangunan perumahan di wilayah sempadan Sungai Ciliwung di Depok. Perumahan mendapatkan legitimasi dalam RT/RW bahkan kota.

“Bahkan, sikap enggan yang ditunjukkan Wali Kota Depok dan Wali Kota Tangerang untuk memitigasi banjir Jakarta dengan pembangunan waduk dan sodetan sungai yang melewati batas wilayah administratif DKI Jakarta dapat menjadi indikasi. Itu memperlihatkan masih belum utuhnya pemahaman pemimpin daerah terhadap kekhasan wilayah ekoregion,” tutur Yustisia.

Meremehkan

Syamsul Ardiansyah dari Platform Nasional Penanggulangan Risiko Bencana (Planas PRB) menyatakan, masih banyak pemimpin daerah yang saat ini meremehkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

“Kebanyakan pemda (pemerintah daerah–red) masih tahap respons setelah bencana terjadi, belum tahap kesiapsiagaan. Padahal, itu bagian dari penanganan bencana juga,” katanya.

Ia mencontohkan, itu ada pada kasus bencana letusan Gunung Sinabung yang membuat masyarakat harus mengungsi sampai empat bulan lamanya. Menurutnya, Pemda Kabupaten Karo terlihat sulit menemukan solusi lantaran lamanya masa mengungsi. “Seharusnya Pemda Karo sekarang membuat huntara (hunian sementara),” ujar Syamsul.

Ia mencatat, luasan huntara yang direkomendasikan sekitar 42 kilometer persegi. Hal itu berdasarkan hitungan total pengungsi yang saat ini mencapai 27.000 orang. Idealnya, setiap pengungsi membutuhkan ruang 6 meter persegi.

Sumber: Sinar Harapan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s