Status Bencana Nasional Belum Perlu

 Yang dibutuhkan manajerial pemerintah pusat sehingga pemda lebih bisa menanggulangi bencana.

JAKARTA – Berbagai bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Tanah Air, utamanya Gunung Sinabung yang meletus sejak empat bulan lalu sudah menelan belasan korban jiwa, puluhan ribu orang mengungsi, hingga kerugian material. Namun, kondisi ini dinilai belum mendesak untuk menjadikan bencana ini sebagai bencana nasional.

Kepala Divisi Advokasi, Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB), Syamsul Ardiansyah, mengingatkan perlu berhati-hati dalam menetapkan status bencana nasional. Setidaknya diperlukan tiga variabel yang harus diukur saat menentukan status bencana nasional. Ketiga variabel tersebut terkait ancaman, kerentanan, dan kapasitas.

“Status bencana sepertinya menjadi jalan pintas, tetapi bukan penyelesaian secara tuntas,” ujar Syamsul, ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurut Syamsul, yang dibutuhkan saat ini sebenarnya lebih berupa asistensi pemerintah pusat ke pemerintah daerah (pemda), terutama pada aspek manajerial.

Jadi, pemda lebih bisa menanggulangi bencana yang menimpa daerah mereka. “Banyak pemda yang melihat bencana hanya pada tahap respons setelah bencana terjadi. Padahal seharusnya sudah lebih pada tahap kesiapsiagaan,” Syamsul memaparkan.

Minimnya kapasitas terkait kesiapsiagaan tersebut yang membuat banyak kasus penanganan bencana saat ini seperti lamban dilakukan. Asistensi manajerial saat kesiapsiagaan bencana inilah yang diperlukan pemda.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo P Nugroho mengungkapkan, sesuai Pasal 51 Ayat (2) UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan penetapan skala nasional ditetapkan presiden, skala provinsi oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Menurutnya, hingga saat ini Pemda Karo yang terdampak erupsi Gunung Sinabung masih berjalan normal. Selain itu, tidak ada korban jiwa dalam jumlah besar dan tidak terjadi eskalasi bencana yang luas.

Kondisi berbeda ketika terjadi erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Presiden memerintahkan kendali operasi tanggap darurat dalam satu komando yang berada di tangan Kepala BNPB dibantu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Pangdam IV Diponegoro, serta Kapolda Jateng dan DIY.

“Keputusan Presiden SBY saat itu didasarkan bertambahnya korban dan pengungsi. Tercatat sebelum keluarnya keputusan tersebut sudah ada korban jiwa 44 tewas, 119 luka-luka, 82.701 mengungsi. Ketika erupsi besar terjadi korban meningkat menjadi 114 tewas, 218 luka-luka, dan 300.000 mengungsi,” Sutopo memaparkan.

Sementara itu, ada permintaan dari DPD agar pemerintah menetapkan erupsi Gunung Sinabung sebagai bencana nasional. Pasalnya, bencana Sinabung telah mengakibatkan jumlah pengungsi mencapai sekitar 29.000 jiwa. Pemerintah daerah setempat tak mampu menanggulangi karena keterbatasan dana dan kekurangan berbagai fasilitas.

Hal itu ditegaskan anggota DPD, Djasarman Purba, kepada SH di Jakarta, Kamis (23/1) pagi. “Saya heran dengan perlakukan pemerintah ini menunggu sampai kapan masyarakat di Sumatera Utara dapat bantuan. Kerusakan parah dan tak tertanggulangi karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah. Harus tetapkan ini bencana nasional,” kata Djasarman.

Bencana Sinabung juga telah berlangsung lama, tetapi penanganan oleh pemerintah pusat sangat lamban. Ia mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih mengutamakan kepentingan partainya dari pada mengurusi korban bencana.

Hari ini, Presiden SBY datang ke Sinabung bersamaan dengan pelaksanaan debat peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat di Medan, Sumut. Sejumlah peserta konvensi capres, seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sudah lebih dulu mengunjungi pengungsi sambil menunggu pelaksanaan debat yang berlangsung, Selasa-Rabu.

Banjir Semarang Meluas

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sejak Rabu (22/1) malam sampai Kamis pagi ini membuat wilayah genangan air di Kota Semarang, Jateng, meluas sampai ke Semarang Utara. Wilayah yang terendam ini di antaranya di depan Kantor Pos Johar dengan ketinggian hingga 50 sentimeter (cm) dan Jalan Kaligawe setinggi 40-50 cm.

Tingginya genangan tersebut mengganggu arus lalu lintas di sejumlah kawasan tersebut.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jateng memperkirakan intensitas hujan sedang hingga lebat di wilayah Jateng masih terjadi hingga akhir pekan ini.

Di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dikabarkan belasan rumah rusak setelah diterjang banjir bandang akibat meluapnya air sungai di kaki Gunung Rinjani. Menurut Camat Sambelia H Buhari, sekitar 924 orang mengungsi, sedangkan rumah yang rusak ada 18 unit.

Potensi Longsor dan Banjir Bandang

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan potensi terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang pada Januari 2014 di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, Setiato menyatakan, potensi terjadi tanah longsor dan banjir bandang itu terdapat di seluruh wilayah Lampung dengan intensitas menengah dan tinggi.

Sementara itu, banjir yang melanda 14 kecamatan di Kabupaten Serang, Banten, sejak beberapa hari terakhir ini sudah mulai surut. Ribuan warga yang mengungsi mulai kembali ke rumah mereka.

Lalu lintas di jalur Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengarah Subang, kini juga mulai normal sehingga dapat dilalui kendaraan. “Lalu lintas dari Indramayu menuju Subang bisa melintasi Eretan, Patrol tembus Pamanukan, genangan air mulai surut bisa dilintasi kendaraan,” kata Brigadir Ujang, petugas di perbatasan Indramayu, Subang, Kamis.

Namun, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cirebon, padat merayap di Pamanukan hingga perbatasan Indramayu, setelah itu kondisi normal dari Eretan tembus Cirebon.

Longsor Kudus

Di Kudus, Jateng, Rabu (22/1) dini hari kemarin terjadi longsor tebing di lereng Gunung Rahtawu di Dusun Kambangan, Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yang menewaskan 12 orang dari tiga keluarga. Longsor itu terjadi pada pukul 00.15 WIB ketika para penghuni dusun itu sedang tertidur lelap.

BPBD Kabupaten Kudus mencatat 3.674 warga yang terpaksa mengungsi karena banjir. Data Dinas Kesehatan Jateng menyebutkan ada 12 kabupaten/kota, 61 kecamatan, dan 256 desa yang terkena dampak banjir per 21 Januari 2014. Dinas Kesehatan memberikan bantuan makanan pengganti ASI ke wilayah Batang, Jepara, Kudus, Pekalongan, dan Batang. (Inosensius Jemabut/SU Herdjoko/Ant)

Sumber: Sinar Harapan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s